Sumatera Sangat Berlpeluang Untuk Merebut Porsi Pertumbuhan Ekonomi Dari Pulau Jawa
Kanal Utama. Pulau Sumatera diyakini mampu merebut porsi Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dari Pulau Jawa. Sumatera masih menyumbangkan 20 persen dari PDB nasional di bawah Jawa dengan angka kontribusi 58 persen.
“Sehingga Jawa-Sumatra sumbang nyaris 80 persen hampir ekonomi Indonesia. Itu lah yang orang bilang kesenjangan Jawa dan luar Jawa, antara barat dan timur. Bagian barat ini Jawa, Sumatera, Bali,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (23/11).
Bambang melihat, hingga tahun 2045 mendatang sumbangan pertumbuhan ekonomi dari Pulau Jawa perlahan akan berkurang. Hal ini seiring dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif dilakukan di Luar Jawa, dan hilirisasi industri perkebunan dan pertambangan yang terus berkembang. Bahkan menurutnya, pada tahun 2045 mendatang Pulau Sumatra berpotensi merebut 8 persen sumbangan porsi PDB dari Pulau Jawa.
“Dengan SDA, SDM, dan infrastruktur yang ada. Sumatra bisa tumbuh lebih cepat. Bahkan kalau mau turunkan kontribusi Jawa dari 58 persen, 2045 menuju 50 persen. Ketika porsi Jawa berkurang, Sumatra lah yang akan mendapat limpahan terbesar. Relokasi pembangunan dari Jawa yang paling logis adalah Sumatra,” jelas Bambang.
Bambang menyebutkan, sejak 2001 lalu pemerintah sudah berupaya melakukan desentralisasi pembangunan dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Saat itu, Jawa menyumbang porsi PDB sebesar 56 persen dari angka nasional. Namun setelah 17 tahun berjalan, Pulau Jawa justru menyumbang porsi PDB lebih banyak yakni 58 persen.
“Kenapa porsi Jawa masih tinggi? Karena desentralisasi ekonomi belum terjadi. Kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa dan kegiatan ekonomi lokal belum tumbuh,” ujar Bambang.
Bambang menyebutkan, kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudnya harus bersumber dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah daerah. Menurutnya, Pemda memiliki pengetahuan sendiri untuk memilih potensi ekonomi mana yang bisa dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan sektor konsumsi yang masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Artinya menjaga daya beli terutama adalah menjaga inflasi. Makanya pemerintah selalu berusaha melakukan pemantauan inflasi daerah,” katanya.
“Sehingga Jawa-Sumatra sumbang nyaris 80 persen hampir ekonomi Indonesia. Itu lah yang orang bilang kesenjangan Jawa dan luar Jawa, antara barat dan timur. Bagian barat ini Jawa, Sumatera, Bali,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (23/11).
Bambang melihat, hingga tahun 2045 mendatang sumbangan pertumbuhan ekonomi dari Pulau Jawa perlahan akan berkurang. Hal ini seiring dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif dilakukan di Luar Jawa, dan hilirisasi industri perkebunan dan pertambangan yang terus berkembang. Bahkan menurutnya, pada tahun 2045 mendatang Pulau Sumatra berpotensi merebut 8 persen sumbangan porsi PDB dari Pulau Jawa.
“Dengan SDA, SDM, dan infrastruktur yang ada. Sumatra bisa tumbuh lebih cepat. Bahkan kalau mau turunkan kontribusi Jawa dari 58 persen, 2045 menuju 50 persen. Ketika porsi Jawa berkurang, Sumatra lah yang akan mendapat limpahan terbesar. Relokasi pembangunan dari Jawa yang paling logis adalah Sumatra,” jelas Bambang.
Bambang menyebutkan, sejak 2001 lalu pemerintah sudah berupaya melakukan desentralisasi pembangunan dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Saat itu, Jawa menyumbang porsi PDB sebesar 56 persen dari angka nasional. Namun setelah 17 tahun berjalan, Pulau Jawa justru menyumbang porsi PDB lebih banyak yakni 58 persen.
“Kenapa porsi Jawa masih tinggi? Karena desentralisasi ekonomi belum terjadi. Kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa dan kegiatan ekonomi lokal belum tumbuh,” ujar Bambang.
Bambang menyebutkan, kegiatan ekonomi lokal yang dimaksudnya harus bersumber dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah daerah. Menurutnya, Pemda memiliki pengetahuan sendiri untuk memilih potensi ekonomi mana yang bisa dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan sektor konsumsi yang masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Artinya menjaga daya beli terutama adalah menjaga inflasi. Makanya pemerintah selalu berusaha melakukan pemantauan inflasi daerah,” katanya.
Komentar
Posting Komentar